JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi, yang berpotensi mencapai hingga 4 meter di sejumlah perairan Indonesia pada periode 30 Desember 2025 hingga 3 Januari 2026.

BMKG menjelaskan, peningkatan tinggi gelombang dipicu oleh keberadaan Siklon Tropis TC Hayley yang terpantau di Samudra Hindia selatan Pulau Sumba serta Bibit Siklon 90S di wilayah daratan Australia bagian utara. Kondisi tersebut memicu peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di perairan Indonesia.

Pola angin di wilayah Indonesia bagian utara umumnya bergerak dari arah utara hingga timur dengan kecepatan berkisar 6–25 knot. Sementara itu, di wilayah Indonesia bagian selatan, angin bergerak dari barat daya hingga barat laut dengan kecepatan 8–25 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di Samudra Hindia selatan Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Laut Arafuru bagian timur.

“Gelombang sangat tinggi dengan kisaran 2,5 hingga 4,0 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia selatan Banten, Samudra Hindia barat Lampung, Samudra Hindia selatan Jawa Tengah, dan Samudra Hindia selatan Jawa Barat,” demikian keterangan BMKG, Selasa (30/12/2025).

Sementara itu, gelombang setinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di sejumlah perairan lainnya, antara lain Samudra Hindia barat Aceh, barat Kepulauan Nias, barat Kepulauan Mentawai, barat Bengkulu, Samudra Hindia selatan DI Yogyakarta, Jawa Timur, NTB, NTT, serta perairan Laut Natuna Utara, Selat Karimata, Laut Jawa, Selat Makassar, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik utara Maluku dan Papua, Laut Maluku, hingga Laut Arafuru.

BMKG mengingatkan bahwa potensi gelombang tinggi tersebut dapat membahayakan keselamatan pelayaran. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, khususnya nelayan dan operator transportasi laut.

Adapun batas risiko keselamatan pelayaran antara lain perahu nelayan berisiko pada kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter, kapal tongkang pada angin lebih dari 16 knot dan gelombang di atas 1,5 meter, kapal ferry pada angin lebih dari 21 knot dan gelombang di atas 2,5 meter, serta kapal besar seperti kapal kargo dan kapal pesiar pada angin lebih dari 27 knot dan gelombang di atas 4 meter.

“Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di wilayah pesisir yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada,” pungkasnya.

Kim Jong Un Pamer Hotel Mewah Baru

Diterbitkan: 18 Desember 2025 • Rangkuman Berita Internasional

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un kembali menjadi sorotan. Kali ini, ia memamerkan sebuah hotel mewah baru yang baru saja selesai dibangun. Media pemerintah Korea Utara menampilkan kunjungan Kim Jong Un ke lokasi tersebut dengan penuh detail.

Hotel ini digambarkan sebagai simbol kemajuan pembangunan. Proyek tersebut disebut mencerminkan kekuatan dan kemandirian negara. Penampilan Kim Jong Un di lokasi pembangunan juga menjadi pesan politik yang kuat.

Latar Belakang Pembangunan Hotel

Pembangunan hotel mewah ini merupakan bagian dari program besar pemerintah Korea Utara. Program ini bertujuan memperindah kawasan tertentu dan meningkatkan fasilitas modern.

Kim Jong Un dalam beberapa tahun terakhir aktif mendorong pembangunan infrastruktur. Ia sering meninjau langsung proyek strategis. Hotel mewah ini menjadi salah satu proyek unggulan.

Lokasi dan Desain Hotel

Hotel tersebut dibangun di kawasan strategis. Lokasinya disebut dekat dengan area wisata yang sedang dikembangkan.

Desain hotel menonjolkan kemewahan. Bangunan terlihat tinggi dan modern. Interiornya digambarkan luas, bersih, dan elegan.

Fasilitas yang Dipamerkan

Media pemerintah menampilkan berbagai fasilitas. Ada kamar mewah, restoran besar, dan ruang pertemuan.

Hotel juga dilengkapi fasilitas hiburan. Semua ditujukan untuk menunjukkan standar tinggi layanan.

Peran Kim Jong Un dalam Proyek

Kim Jong Un disebut terlibat langsung dalam perencanaan. Ia memberikan arahan detail terkait desain dan fungsi bangunan.

Kehadirannya di lokasi proyek selalu diliput media. Hal ini menegaskan perannya sebagai pemimpin yang mengawasi pembangunan.

Makna Politik di Balik Hotel Mewah

Hotel mewah ini tidak hanya soal pariwisata. Bangunan tersebut juga memiliki makna politik.

Pemerintah Korea Utara sering menggunakan proyek besar sebagai simbol kekuatan negara. Hotel ini menjadi alat pencitraan kepemimpinan.

Dampak terhadap Pariwisata

Pemerintah berharap hotel ini dapat mendukung sektor pariwisata. Pariwisata dianggap sebagai sumber devisa potensial.

Sebelum pandemi dan sanksi ketat, wisatawan asing sempat datang ke Korea Utara. Hotel mewah diharapkan menarik minat tersebut kembali.

Kondisi Ekonomi Korea Utara

Pembangunan hotel mewah dilakukan di tengah tantangan ekonomi. Korea Utara masih menghadapi sanksi internasional.

Meski begitu, pemerintah ingin menunjukkan bahwa pembangunan tetap berjalan.

Respons Media Pemerintah

Media pemerintah memberitakan proyek ini dengan nada positif. Mereka menekankan keberhasilan dan visi pemimpin.

Foto dan video Kim Jong Un tersenyum di lokasi proyek disebarluaskan.

Tanggapan Pengamat Internasional

Pengamat internasional menilai proyek ini sebagai langkah simbolis. Mereka melihat adanya upaya memperbaiki citra negara.

Namun, sebagian mempertanyakan prioritas pembangunan di tengah kesulitan rakyat.

Dampak Sosial di Dalam Negeri

Bagi masyarakat Korea Utara, proyek besar sering menjadi kebanggaan nasional.

Namun, akses ke hotel mewah kemungkinan terbatas bagi kalangan tertentu.

Hubungan dengan Proyek Lain

Hotel ini bukan satu-satunya proyek. Kim Jong Un juga memamerkan apartemen, jalan baru, dan kawasan wisata.

Semua proyek tersebut digabungkan dalam narasi pembangunan nasional.

Simbol Modernisasi

Hotel mewah diposisikan sebagai simbol modernisasi.

Bangunan tinggi dan fasilitas modern menjadi citra yang ingin ditampilkan ke dunia.

Tantangan ke Depan

Keberlanjutan operasional hotel menjadi tantangan. Dibutuhkan wisatawan dan sumber daya.

Sanksi dan pembatasan internasional masih menjadi hambatan utama.

Perkembangan Terbaru

Hingga kini, hotel tersebut disebut hampir siap beroperasi.

Pemerintah terus mempromosikannya melalui media resmi.

Kesimpulan

Pameran hotel mewah baru oleh Kim Jong Un menunjukkan fokus pada pembangunan simbolik.

Hotel ini mencerminkan strategi pencitraan, pariwisata, dan politik Korea Utara di tengah tekanan global.

Bacaan Terkait

• Berita Korea Utara
• Isu Asia Timur
• Pariwisata Global

Ungkap Progres Penyidikan Korporasi Terkait Gelondongan Kayu Bencana

Diterbitkan: 16 Desember 2025 • Rangkuman Berita Lengkap

Aparat penegak hukum mengungkap progres terbaru penyidikan terhadap korporasi yang diduga terlibat dalam kasus gelondongan kayu bencana. Kasus ini mencuat setelah ditemukannya tumpukan kayu gelondongan di area terdampak bencana alam. Temuan tersebut menimbulkan dugaan kuat adanya aktivitas ilegal yang berkontribusi pada kerusakan lingkungan.

Latar Belakang Kasus

Kasus ini bermula dari bencana alam yang melanda suatu wilayah. Saat proses penanganan bencana berlangsung, petugas menemukan banyak gelondongan kayu di aliran sungai dan kawasan terdampak. Kayu-kayu tersebut diduga berasal dari aktivitas penebangan yang tidak sesuai aturan.

Keberadaan gelondongan kayu dinilai memperparah dampak bencana. Aliran air tersumbat. Risiko banjir dan longsor meningkat. Situasi ini mendorong penyelidikan lebih lanjut.

Temuan Awal di Lapangan

Tim gabungan melakukan pemeriksaan lapangan. Mereka mendata jumlah kayu, jenis kayu, dan lokasi penemuan. Data awal menunjukkan volume kayu cukup besar.

Petugas juga menelusuri jalur distribusi. Dugaan mengarah pada aktivitas korporasi tertentu yang memiliki izin terbatas atau bahkan tidak berizin.

Progres Penyidikan Korporasi

Penyidikan kini memasuki tahap penting. Aparat memeriksa dokumen perizinan, aktivitas operasional, dan rantai pasok kayu. Beberapa saksi telah dimintai keterangan.

Penyidik juga memeriksa pihak manajemen korporasi. Fokusnya adalah menentukan tanggung jawab hukum korporasi sebagai entitas.

Aspek Hukum yang Diterapkan

Kasus ini menggunakan pendekatan hukum lingkungan dan kehutanan. Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan perdata.

Hukum menempatkan korporasi sebagai subjek hukum. Jika terbukti bersalah, sanksi dapat berupa denda besar, pemulihan lingkungan, hingga pencabutan izin.

Dampak Lingkungan

Gelondongan kayu di sungai dan hutan memperburuk kondisi lingkungan. Ekosistem terganggu. Aliran air tidak normal.

Dampak jangka panjang juga menjadi perhatian. Kerusakan hutan meningkatkan risiko bencana di masa depan.

Respons Pemerintah

Pemerintah menyatakan komitmen menindak tegas pelanggaran. Penegakan hukum dinilai penting untuk memberikan efek jera.

Pemerintah juga menegaskan pentingnya pengelolaan hutan berkelanjutan.

Peran Aparat Penegak Hukum

Aparat bekerja lintas sektor. Polisi, jaksa, dan instansi kehutanan terlibat. Koordinasi dilakukan untuk memperkuat penyidikan.

Pendekatan ini diharapkan menghasilkan penanganan kasus yang menyeluruh.

Respons Masyarakat dan Aktivis

Masyarakat dan aktivis lingkungan mengawal kasus ini. Mereka menuntut transparansi dan keadilan.

Kasus ini dianggap sebagai ujian keseriusan negara dalam melindungi lingkungan.

Tantangan dalam Penyidikan

Penyidikan korporasi memiliki tantangan. Bukti administrasi dan struktur perusahaan sering kompleks.

Namun, aparat menyatakan optimis dapat mengungkap fakta secara utuh.

Langkah Pencegahan ke Depan

Pemerintah menyiapkan langkah pencegahan. Pengawasan hutan diperketat. Sistem perizinan dievaluasi.

Pemanfaatan teknologi juga ditingkatkan untuk memantau aktivitas kehutanan.

Perkembangan Terbaru

Perkembangan terbaru menunjukkan penyidikan masih berjalan. Beberapa korporasi berstatus terlapor.

Penetapan tersangka akan dilakukan setelah alat bukti dinilai cukup.

Kesimpulan

Progres penyidikan korporasi terkait gelondongan kayu bencana menunjukkan keseriusan aparat. Kasus ini menjadi perhatian nasional.

Penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat melindungi lingkungan dan mencegah bencana serupa di masa depan.

Bacaan Terkait

• Isu Kehutanan
• Hukum Korporasi
• Bencana Lingkungan

BNPB Kebut Distribusi Logistik Bencana di Sumut

Diterbitkan: 13 Desember 2025 • Rangkuman Berita

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mempercepat distribusi logistik bencana di Sumatera Utara. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan dasar warga terdampak bencana dapat terpenuhi dengan cepat dan merata. Di tengah kondisi cuaca yang belum stabil, percepatan distribusi menjadi fokus utama agar para pengungsi tidak kekurangan makanan, air bersih, dan perlengkapan penting lainnya.

Latar Belakang Bencana di Sumut

Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah wilayah di Sumatera Utara dilanda bencana alam. Curah hujan tinggi menyebabkan banjir dan tanah longsor di beberapa kabupaten dan kota. Akses jalan sempat terputus. Beberapa desa terisolasi. Kondisi ini membuat penyaluran bantuan menghadapi tantangan besar.

Melihat situasi tersebut, BNPB bersama pemerintah daerah bergerak cepat. Koordinasi dilakukan sejak awal untuk memetakan wilayah terdampak, jumlah pengungsi, serta kebutuhan paling mendesak. Data ini menjadi dasar dalam menentukan prioritas distribusi logistik.

Percepatan Distribusi Logistik

BNPB menekankan bahwa distribusi logistik harus tepat waktu dan tepat sasaran. Gudang logistik regional dimanfaatkan secara maksimal. Armada darat, laut, dan udara disiagakan untuk menjangkau lokasi yang sulit diakses.

Petugas di lapangan bekerja siang dan malam. Mereka memastikan bantuan tidak menumpuk di satu titik. Logistik dikirim secara bertahap sesuai kebutuhan masing-masing posko pengungsian.

Jenis Bantuan yang Disalurkan

Bantuan yang dikirim mencakup kebutuhan dasar sehari-hari. Semua bantuan disesuaikan dengan kondisi lapangan dan jumlah pengungsi.

• Makanan siap saji dan bahan pangan.
• Air bersih dan perlengkapan sanitasi.
• Selimut, matras, dan tenda darurat.
• Obat-obatan dan perlengkapan medis.
• Perlengkapan bayi dan kebutuhan khusus.

Kondisi Pengungsi di Lapangan

Ribuan warga mengungsi ke posko sementara. Mereka berasal dari daerah yang rumahnya terendam atau rusak. Di posko, pengungsi mendapatkan layanan dasar seperti makanan, tempat istirahat, dan pemeriksaan kesehatan.

Anak-anak, lansia, dan ibu hamil menjadi perhatian khusus. Tim medis siaga untuk memastikan kondisi kesehatan pengungsi tetap terpantau. Dukungan psikososial juga diberikan untuk membantu warga mengatasi trauma.

Koordinasi BNPB dan Pemerintah Daerah

Keberhasilan distribusi logistik sangat bergantung pada koordinasi. BNPB bekerja sama dengan BPBD provinsi dan kabupaten. Aparat TNI dan Polri turut membantu pengamanan dan distribusi bantuan.

Relawan dari berbagai organisasi juga dilibatkan. Mereka membantu di dapur umum, posko kesehatan, dan pendataan pengungsi. Sinergi ini membuat penanganan bencana berjalan lebih efektif.

Tantangan Distribusi

Distribusi logistik tidak lepas dari kendala. Cuaca buruk sering menghambat pengiriman. Jalan rusak memperlambat akses ke desa terpencil. Namun, BNPB terus mencari solusi.

Penggunaan jalur alternatif dan pengiriman udara menjadi pilihan. Dengan cara ini, bantuan tetap bisa sampai meski kondisi lapangan sulit.

Langkah Lanjutan Penanganan Bencana

Selain logistik, BNPB juga menyiapkan langkah lanjutan. Tahap transisi menuju pemulihan mulai direncanakan. Pendataan kerusakan rumah dan infrastruktur dilakukan secara bertahap.

Pemerintah berkomitmen membantu warga untuk bangkit. Program rehabilitasi dan rekonstruksi akan disusun setelah kondisi darurat berakhir.

Pesan BNPB untuk Masyarakat

BNPB mengimbau masyarakat tetap waspada. Informasi resmi harus menjadi rujukan utama. Warga diminta mengikuti arahan petugas di lapangan demi keselamatan bersama.

Kesiapsiagaan menjadi kunci. Dengan kesiapan yang baik, dampak bencana dapat ditekan.

Bacaan Terkait

• Berita Bencana Sumatera Utara
• Distribusi Logistik Bencana
• Tips Kesiapsiagaan Bencana

Badan Narkotika Nasional (BNN) terus memperluas penyelidikan terhadap jaringan narkoba yang dikendalikan oleh Dewi Astutik alias Paryatin (PA). Perempuan yang dikenal sebagai salah satu gembong narkoba kelas berat itu diduga terhubung dengan sejumlah sindikat internasional.

Kepala BNN, Komjen Suyudi Ario Seto, mengungkapkan bahwa jaringan tersebut memiliki hubungan dengan kelompok pemasok dari Kamboja, Nigeria, dan Brasil. Ketiga negara itu menjadi titik awal peredaran barang haram yang kemudian mengalir ke berbagai kawasan.

“Berdasarkan hasil pendalaman dan analisa, narkoba yang diedarkan jaringan Paryatin alias Dewi Astutik tersebar di Indonesia, Laos, Hong Kong, Korea, Brasil, dan Ethiopia,” ujar Suyudi.

Temuan ini memperlihatkan betapa luas dan kompleksnya jaringan yang dikendalikan Dewi Astutik. BNN saat ini masih melakukan pemetaan lanjutan untuk mengetahui alur distribusi, rute penyelundupan, hingga pihak-pihak lain yang terlibat dalam operasi tersebut.

Penyelidikan mendalam juga diarahkan untuk mengungkap modus pengiriman, jalur komunikasi, serta dugaan keterlibatan pelaku lain di berbagai negara. BNN menegaskan bahwa kerja sama internasional akan terus diperkuat untuk memutus jaringan tersebut hingga ke akar-akarnya.

Hingga kini, BNN belum memerinci jumlah barang bukti yang terkait langsung dengan jaringan lintas negara ini. Namun, lembaga tersebut memastikan proses penindakan tetap berjalan dengan pendekatan terpadu, menggabungkan intelijen, penegakan hukum, dan kerja sama antarnegara.

Suyudi menegaskan bahwa komitmen pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba kelas internasional tidak akan surut. “Kami akan terus mengejar dan menindak seluruh jaringan yang terlibat,” ucapnya.